SUTAMI – Semarang mempunyai beberapa permasalahan lingkungan, antara lain kerusakan akibat pasang surut, menurunnya permukaan air tanah, penurunan permukaan tanah, dan kenaikan permukaan air laut. Untuk mengatasi bencana banjir Rob , BBWS Pemali – Juana melakukan beberapa upaya pengendalian, salah satunya adalah pembangunan Tanggul Rob atau tanggul laut pada kawasan pesisir kampung nelayan Tambak Lorok meliputi sisi barat dan sisi timur kawasan tersebut.
Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, BBWS Pemali – Juana, Mustafa mengatakan, untuk mengatasi bencana banjir Rob , BBWS Pemali – Juana melakukan beberapa upaya pengendalian, salah satunya adalah pembangunan Tanggul Rob atau tanggul laut pada kawasan pesisir kampung nelayan Tambak Lorok meliputi sisi barat dan sisi timur kawasan tersebut.
Kabid Mustafa menjelaskan, sejak 2017 lalu, Kementerian PUPR telah melakukan penanganan tanggul banjir dan rob dengan total panjang penanganan mencapai 1.537 meter. Terbaru, Tahap II, Kementerian PUPR kembali melakukan penanganan tanggul, yakni di sisi barat sepanjang 1.390 meter dan di sisi timur sepanjang 730 meter.
Tidak hanya itu, lanjut KaBid Mustafa, pada proyek pengendalian banjir dan rob kawasan Tambak Lorok ini, Kementerian PUPR juga menangani kolam retensi di sisi barat yang memiliki luas hingga 6,02 hektar. Kolam ini didukung dua pompa berkapasitas 500 Lps dan satu pompa berkapasitas 1.000 lps. Sementara di sisi timur, ditangani pula kolam retensi seluas 8,57 hektar yang didukung tiga pompa berkapasitas 500 Lps.
Proyek pengendalian banjir dan rob kawasan Tambak Lorok sendiri menyasar sejumlah manfaat. Manfaat pertama ialah melindungi kawasan Tambak Lorok dan 11.056 jiwa warganya dari ancaman banjir dan rob. Manfaat kedua adalah melindungi kawasan Tambak Lorok dari ancaman abrasi pantai.
Melalui penataan kampung nelayan ini, Kementerian PUPR tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, melainkan juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya.
KaBid Mustafa menerangkan, perencanaan pembangunan infrastruktur Pengendalian Banjir dan Rob Tambak Lorok dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, sedangkan pelaksanaan dilaksanakan oleh BBWS Pemali – Juana dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(APBN).
Wilayah Pekerjaan Pengendalian Banjir dan Rob Tambaklorok di Kota Semarang mencakup di seluruh Kawasan Tambak Lorok. Secara administrasi Kawasan Tambak Lorok berada di wilayah Kelurahan Tanjung Mas yang meliputi 2 kampung yakni Kampung Tambak Mulyo (sisi barat) dan Kampung Tambakrejo (sisi timur).
Dalam paket pelaksanaannya terdiri dari 1 Paket Jasa Konstruksi dan 1 Paket Jasa Supervisi. Paket Jasa Konstruksi dipercayakan pada PT. Basuki Rahmanta Putra – PT. Sumber Wijaya Sakti MGL – PT. Alco Sejahtera Abadi dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).
KaBid Mustafa menambahkan, dalam pelaksanaan proyek Pengendalian Banjir dan Rob Kawasan Tambak Lorok Tahap II ini, sistem pengadaan material dan peralatan dilakukan atas persetujuan direksi sesuai dengan yang diatur didalam kontrak. Pada pelaksanaannya juga terdapat review desain selama perencanaan dan pelaksanaan akibat kondisi lapangan.
Dalam pekerjaan Proyek Pengendalian Banjir dan Rob Kawasan Tambak Lorok Tahap II ini kendala non teknis memiliki tantangannya sendiri. PPK Dani menceritakan, banyak hal menarik mengenai kiprah Kementerian PUPR di Kampung Tambak Lorok. Salah satu hal yang cukup menarik ialah pendekatan sosial yang intens dilakukan oleh segenap Insan PUPR di kawasan tersebut, demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
Menurut PPK Dani, masyarakat Tambak Lorok sangat menginginkan kampung yang mereka tempati tersebut terbebas dari “rutinitas” banjir dan rob. Ini, menurutnya, selalu dikemukakan di forum forum yang menghadirkan masyarakat setempat. Di sinilah kemampuan nonteknis Insan PUPR benar benar dibutuhkan. Kemampuan mendengar setiap keluhan dan menyerap masukan dari masyarakat, bisa meminimalkan terjadinya konflik atau penolakan yang tidak perlu dari masyarakat.
PPK Dani menyebutkan, selama proyek berlangsung, cukup banyak permintaan atau bahkan desakan warga mengenai hal-hal tertentu, terutama terkait dengan penataan kapal-kapal dan bangunan-bangunan fasilitas yang diharapkan dapat mendukung aktivitas para nelayan tersebut. Persoalannya, tidak semua hal yang dimintakan tersebut masuk ke dalam cakupan atau lingkup proyek yang tengah dikerjakan.
Namun demikian, bukan berarti Insan PUPR harus menutup kuping terhadap suara-suara tersebut. “Solusi atau inovasi yang dilakukan adalah melakukan pendekatan secara intens kepada masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama membuat konsep penataan kawasan yang ramah lingkungan dan mendukung aktivitas para nelayan, dengan tidak mengurangi kekuatan struktur yang sinergi dengan konsep penataan kawasan,” terang PPK Dani.
Sejak awal, menurutnya, ia telah memperkirakan bahwa proyek ini tak bisa dianggap remeh. Menurutnya, proyek di Kampung Tambak Lorok menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu sebabnya sejak awal ia telah mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun mental untuk melaksanakan tugas yang diembannya ini. Ia, misalnya, memastikan memahami berbagai pengetahuan dan referensi, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga legal dan sosial. Ini belakangan terbukti bermanfaat untuk memahami dinamika proyek di lapangan.